Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) banyak terjadi perubahan dalam administrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah, mulai dari pengangkatan, promosi jabatan, kenaikan pangkat, hingga kepada pemberhentian.